Humas IAIN Parepare – Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam (SPI) IAIN Parepare, Ahmad Yani, tampil sebagai narasumber utama dalam Seminar Nasional bertajuk “Otentisitas dan Representasi Budaya: Kajian Filosofi atas Transformasi Tradisi Sulawesi Selatan dalam Industri Pariwisata Kontemporer.” Kegiatan ini berlangsung pada, Sabtu (5/12/2025) di Gedung Auditorium UIN Alauddin Makassar.
Seminar tersebut menghadirkan tiga narasumber yang merupakan akademisi terkemuka pada kajian budaya dan sejarah, yakni Ahmad Yani, Supriadi Mappangara, dan Prof. Hj. Syamzan Syukur. Selain itu, acara turut dihadiri para dosen SPI Fakultas Adab serta ratusan peserta dari berbagai kampus dan lembaga kebudayaan di Sulawesi Selatan.
Dalam penyampaiannya, Ahmad Yani memaparkan materi bertajuk “Etika, Kekuasaan dan Komodifikasi Tradisi Lokal.” Ia menekankan bahwa komodifikasi budaya di Sulawesi Selatan memiliki dampak yang kompleks dan berlapis, terutama ketika tradisi lokal masuk ke dalam industri pariwisata modern. Dari sisi ekonomi, menurutnya, praktik ini membuka peluang pendapatan baru melalui festival budaya, pertunjukan adat, dan berkembangnya sektor ekonomi kreatif. Namun, di balik manfaat ekonomi tersebut, Yani mengingatkan bahwa komodifikasi tradisi juga membawa konsekuensi sosial. Ia menyebut bahwa masyarakat memang memperoleh peningkatan kebanggaan terhadap identitas lokal, tetapi pada saat yang sama terjadi pergeseran makna; unsur-unsur yang sebelumnya sakral dapat berubah menjadi sekadar objek tontonan publik. “Pergeseran ini jika tidak dikelola dengan baik berpotensi mengikis nilai filosofis yang melekat pada tradisi,” ujarnya.
Dari perspektif etika, Ahmad Yani menyoroti adanya dilema moral yang sering muncul, mulai dari objektifikasi budaya, eksploitasi tradisi tanpa persetujuan komunitas adat, hingga hilangnya unsur otentik akibat tekanan pasar pariwisata. Ia menegaskan bahwa pengelolaan budaya harus menempatkan martabat tradisi sebagai prinsip utama, bukan sekadar komoditas ekonomi.
Materi tersebut juga mengulas dinamika relasi kuasa dalam transformasi budaya lokal. Ahmad Yani menerangkan bahwa pemerintah memiliki kuasa regulatif dalam pengembangan budaya, sementara pelaku industri pariwisata memegang kendali ekonomi yang sering kali menentukan bentuk komersialisasi tradisi. Di sisi lain, masyarakat adat justru berada dalam posisi subordinat, meski merekalah pemilik otoritas moral atas tradisi tersebut.
Ketimpangan relasi kuasa itu, menurut Ahmad Yani, menjadikan transformasi tradisi lokal sebagai arena negosiasi yang tidak selalu adil. Karena itu, ia menekankan pentingnya mekanisme perlindungan adat dan pelibatan komunitas secara bermakna agar pengembangan pariwisata tidak mengabaikan hak-hak budaya masyarakat setempat.
Menutup pemaparannya, Ahmad Yani menawarkan konsep etika budaya sebagai kerangka untuk menjaga martabat dan keberlanjutan tradisi Sulawesi Selatan. Ia menegaskan bahwa setiap bentuk komersialisasi harus tetap menghormati otoritas adat, menjaga keaslian kontekstual, dan memastikan distribusi manfaat yang adil. Tradisi yang diangkat dalam pariwisata, katanya, wajib mematuhi nilai-nilai filosofis yang diakui komunitas serta memastikan berlangsungnya regenerasi pengetahuan dan pelestarian unsur-unsur sakral.
Seminar nasional ini diharapkan menjadi ruang refleksi bagi akademisi, pemerintah, dan pelaku industri pariwisata dalam merumuskan paradigma pengelolaan budaya yang lebih etis, inklusif, dan berkeadilan. Melalui dialog ilmiah seperti ini, transformasi tradisi lokal dapat diarahkan pada penguatan identitas budaya tanpa kehilangan makna yang diwariskan secara turun-temurun. (shz/mif)
Ketua Program SPI, Ahmad Yani, Jadi Narasumber Utama dalam Seminar Nasional Kebudayaan